AD/ART PKS Tegaskan Komitmen pada 4 Pilar Kebangsaan dan Tata Kelola Partai Modern
PADANG — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya terhadap Empat Pilar Kebangsaan Indonesia melalui penguatan konsepsi dasar partai yang berlandaskan nilai Islam rahmatan lil alamin. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Konsepsi Dasar Partai (SKDP) PKS Sumatera Barat di Padang, dengan narasumber Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Baran Wirawan.
Dalam pemaparannya bertema “AD dan ART PKS Tegaskan Komitmen pada 4 Pilar Kebangsaan dan Tata Kelola Partai Modern”, Baran Wirawan menegaskan bahwa PKS memandang Islam dan nasionalisme sebagai dua nilai yang saling menguatkan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
“PKS dibangun di atas nilai Islam rahmatan lil alamin yang sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Komitmen ini menjadi dasar perjuangan politik PKS dalam memperkuat demokrasi dan membangun bangsa,” ujarnya.
Melalui visi partai, PKS berkomitmen membangun masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat, sekaligus berkontribusi aktif dalam pembangunan peradaban dan perdamaian dunia.
Baran menjelaskan, komitmen tersebut tercermin dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS yang mengatur nilai, norma, dan mekanisme organisasi secara modern, transparan, dan akuntabel. Tata kelola partai yang baik itu juga mendapat pengakuan melalui hasil kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menempatkan PKS sebagai partai dengan predikat terbaik dalam aspek kelembagaan dan integritas.
Selain penguatan kelembagaan, PKS juga menempatkan pembinaan kader sebagai prioritas utama partai. Menurut Baran, proses pembinaan dilakukan secara sistematis melalui Unit Pembinaan Anggota (UPA) dan Sekolah Kepemimpinan Partai guna melahirkan kader yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan.
“PKS ingin menghadirkan pemimpin yang dekat dengan masyarakat, memiliki integritas moral, kompetensi kepemimpinan, serta mampu membangun solidaritas kebangsaan di tengah dinamika sosial dan politik nasional,” katanya.
Dari sisi organisasi, PKS memiliki struktur kepemimpinan yang berjenjang dan sistematis. Majelis Syura menjadi lembaga tertinggi partai yang berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan strategis. Struktur partai juga diperkuat dengan keberadaan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), Mahkamah Partai, serta kepengurusan berjenjang dari tingkat pusat hingga desa dan kelurahan.
Di tingkat pusat, struktur PKS terdiri atas Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Dewan Pengurus Pusat (DPP), dan Dewan Syariah Pusat (DSP). Struktur serupa diterapkan di tingkat wilayah dan daerah dengan masa bakti kepengurusan selama lima tahun.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola modern, PKS menerapkan larangan rangkap jabatan di seluruh struktur partai guna meningkatkan profesionalitas, efektivitas organisasi, dan sistem merit dalam kepemimpinan. Selain itu, PKS juga memberlakukan pembatasan masa jabatan pimpinan maksimal dua periode sebagai bentuk komitmen terhadap regenerasi dan perbaikan berkelanjutan.
Ketentuan tersebut berlaku bagi pimpinan lembaga partai, struktur partai, pimpinan fraksi, hingga pejabat legislatif di berbagai tingkatan.
Melalui prinsip-prinsip tersebut, PKS menegaskan tekadnya untuk terus menghadirkan partai politik yang modern, demokratis, berintegritas, serta konsisten menjaga nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bernegara.