Fraksi PKS dan Bidang Perempuan Bersinergi Kawal Perda Pemberdayaan Perempuan NTB

MATARAM — Dalam upaya memperkuat regulasi daerah yang berpihak pada kaum perempuan, jajaran pengurus perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar pertemuan strategis dengan Anggota Fraksi PKS DPRD NTB. Pertemuan ini diinisiasi oleh Bidang Perempuan dan Keluarga DPW PKS NTB, yang bergerak bersama Biro Keluarga Sakinah DSW dan Biro Ketahanan Keluarga MPW PKS NTB. Agenda utama silaturahmi ini adalah membahas kolaborasi penyusunan dan penguatan Peraturan Daerah (PERDA) terkait pemberdayaan perempuan.

Diskusi yang berlangsung produktif ini berfokus pada pemetaan berbagai isu strategis yang tengah dihadapi perempuan di wilayah Bumi Gora. Seluruh elemen yang hadir saling bertukar gagasan untuk mengawal kebijakan publik agar lebih responsif gender. Kehadiran para legislator PKS di parlemen dinilai menjadi instrumen krusial dalam menggolongkan poin-poin aspirasi masyarakat menjadi draf hukum yang mengikat.

Selain penguatan produk hukum, sinergi lintas bidang ini juga menitikberatkan pada program perlindungan hak-hak perempuan dan peningkatan kualitas hidup. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah optimalisasi peran ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan daerah. PKS NTB menilai bahwa pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari kondisi keluarga yang sehat dan sejahtera.

Melalui langkah taktis ini, Fraksi PKS bersama struktur partai berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam setiap sektor pembangunan di NTB. Ikhtiar bersama ini diharapkan dapat segera melahirkan program konkret dan regulasi nyata yang mampu mencetak perempuan NTB yang mandiri, berdaya, serta berkontribusi signifikan bagi kemajuan daerah.