Perkokoh Visi Bernegara, MPP PKS Perkuat Platform Pembangunan Indonesia

JAKARTA – Sebanyak 287 anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari berbagai wilayah berkumpul dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Wilayah (BPPW) PKS di Hotel Ciputra, Jakarta, pada Rabu, (8/4/2026).

Pertemuan strategis ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan upaya memperkuat fondasi ideologis dan teknokratis para pejabat publik PKS dalam mengawal pembangunan di daerah masing-masing.

Hadir sebagai narasumber, Ketua Komisi Kebijakan Publik MPP PKS, Memed Sosiawan, membedah materi krusial bertajuk "Urgensi Platform PKS dalam Pembangunan Indonesia". Dalam paparannya, Memed menekankan bahwa Platform PKS bukanlah sekadar dokumen politik, melainkan sebuah proposal bernegara dan peta jalan (road map) yang komprehensif.

"Platform ini adalah panduan peran dan kontribusi nyata PKS dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Kita ingin memastikan setiap kebijakan yang lahir dari tangan legislator PKS memiliki arah yang jelas dan berpihak pada rakyat," ujar Memed di hadapan ratusan peserta.

Tujuan materi Platform PKS ini adalah memberikan pemahaman mendalam bagi para pejabat publik PKS mengenai cara kerja platform sebagai instrumen pembangunan.

MPP PKS berharap, sepulangnya dari agenda ini, para anggota legislatif mampu melakukan sinkronisasi visi pusat dengan kebutuhan riil di daerah dan mendorong setiap legislatornya untuk mampu menerjemahkan platform nasional ke dalam program kerja yang konkret di wilayah dan daerah.
Menutup rangkaian kegiatan, ditekankan bahwa tantangan Indonesia di masa depan akan semakin kompleks dan berat. Dalam situasi tersebut, peran pejabat publik PKS dianggap menjadi kunci vital dalam menjaga stabilitas dan kemajuan pembangunan.

"Kita menyadari bahwa membangun Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, para Anggota DPRD PKS diharapkan untuk terus membangun komunikasi aktif, sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota, demi memastikan kesejahteraan masyarakat tercapai secara merata." ujar Memed menutup paparannya.