Sekjen PKS Paparkan Empat Pilar Fondasi Kebijakan Publik yang Baik

JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyampaikan ada empat pilar untuk merumuskan kebijakan publik di FGD Regulasi dan Pelatihan Pembuatan Policy Brief yang diselenggarakan Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPP PKS, Ahad, (17/5).

"Saya mencoba merangkum, paling tidak ada empat pilar fondasi untuk melahirkan kebijakan publik yang baik," ujar Kholid dalam sambutannya. 

Pilar pertama adalah value-based policy (kebijakan berbasis nilai). Kebijakan yang berbasis nilai-nilai inilah yang menjadi penentu benar atau salah, menjadi moral kompas untuk menentukan kebijakan ini sesuai dengan nilai atau tidak.

"Pilar yang kedua adalah rules-based policy yang mengatur boleh atau tidaknya, kerangka hukumnya. Ada peraturan perundang-undangan dan AD ART partai yang menjadi koridor kita dalam menyusun kebijakan publik," ungkap Kholid.

Selanjutnya, pilar ketiga adalah rationality-based policy. Kebijakan publik harus rasional dengan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya. Meskipun tidak dapat memuaskan semua orang, tetap harus memilih yang lebih besar manfaatnya, dibanding mudharatnya.

"Kebijakan publik harus rasional bahwa kebijakan publik yang dihadirkan harus menghadirkan manfaat yang lebih besar dibanding mudharat. Memang kebijakan tidak bisa menyenangkan semua orang," ujarnya.

Terakhir, sebagai partai politik, Kholid menambahkan electoral-based policy. Partai politik membutuhkan kebijakan yang dapat menarik dukungan masyarakat.

Kholid menyebut bahwa pelatihan ini sangat penting untuk mendorong salah satu fungsi partai politik sebagai policy maker, sekaligus wujud membangun tradisi collective genius sesuai arahan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf. 

"Semoga pelatihan hari ini bisa menguatkan kapasitas kita semua, berbagi pengetahuan, sebagaimana arahan Presiden PKS kita ingin membangun tradisi collwctive genius. Kita tidak boleh berpuas diri dengan pandangan kita pribadi," tutup Kholid.